Konsultasi Paranormal Anggota KPU

Konsultasi Paranormal Anggota KPU

Selamat datang kembali kami ucapkan dari Padepokan Raja Paranormal yang di naungi oleh Mbah Wiro Menggolo, seorang paranormal yang terpercaya se Asia. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Konsultasi Paranormal Anggota KPU. Mbah Wiro melayani jasa konsultasi untuk para anggota KPU agar tidak mudah tergoda dan selalu tegas ketika mejalankan tugasnya. Dilihat dari visi dan misi KPU sangatlah muliah dengan slogan LUBER dan JURDIL. Dengan dasar itu Mbah Wiro berkeinginan semua anggota KPU memiliki pendampingan secara spiritual, jika tidak maka yang terjadi adalah para anggota akan mudah tergoda oleh iming iming yang menggiurkan dan sangat mungkin slogan mereka akan dirusak sendiri. Spiritual bukan berarti percaya pada hal ghaib seperti di bantu dengan jin atau yang lain, melainkan menguatkan iman dan bertujuan menyatukan hati dan pikiran agar tetap berjalan sesuai amanah yang di emban.

Konsultasi secara spiritual sangatlah dibutuhkan karena dengan adanya pendampingan secara spirtual anda akan mendapatkan pencerahan hati dan fikiran ketika bertemu dengan masalah yang menyangkut banyak kepentingan. Disini ketika anda salah mengambil keputusan akan berakibat fatal. Bukan hanya untuk diri anda sendiri melainkan keluarga bahkan organisasi yang anda ikuti (disini KPU sebagai panitia pelaksana pemilihan umum). Sebagai Anggota tidak sedikit bertemu dengan masalah yang berat seperti protesnya para saksi dari CALEG yang merasa ada kecurangan dll. Jika anda tidak memiliki pendampingan spiritual, yang ada anda asal menjawab yang bisa menyebabkan blunder atau serangan balik yang mematikan untuk anda, parahnya anda akan dipenjarakan.

Mengintip sedikit Visi dan Misi dari KPU adalah sebagai berikut :

VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

MISI

  • Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya mencipatak Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
  • Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
  • Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
  • Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
  • Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
  • Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
  • Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

Walaupun dalam pelaksanaan PEMILU masyarakat diikutsertakan didalamnya, tidak sedikit kasus anggota KPU menerima atau mendapatkan suap dari para TIMSES CALEG dengan alasan kampanye dll. Walau Sudah jelas Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

Berikut Tugas dan Wewenang KPU dalam melaksanakan tugasnya di lapangan sesuai undang undang.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

  1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
  2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
  3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan
  4. Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
  5. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
  6. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
  7. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
  8. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

  • Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.